Gambaran Umum

Perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masya-rakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan Bangsa dalam rangka mencapai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Yayasan Pendidikan Banua Sarabakawa Tabalong mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Tabalong yang untuk selanjutnya disingkat STIA Tabalong adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri. Sekolah tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa STIA Tabalong sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah maupun di kawasan Nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. STIA Tabalong sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta STIA Tabalong Tabalong dan ketentuan perundang – undangan lainnya. Untuk mewujudkan tujuan pendirian STIA Tabalong, maka disusunlah STATUTA STIA Tabalong yang merupakan Pedoman Dasar untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

PERATURAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BANUA SARABA KAWA TABALONG
NOMOR : 27/YPBSK/III/2015
Tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG Pengurus Yayasan Pendidikan Banua Saraba Kawa Tabalong Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah tinggi menjadi perguruan tinggi yang sehat. b. bahwa dalam upaya menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecapakan dan keterampilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. c. bahwa berdasarkan perimbangan pada huruf (a) dan (b) per6. lu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Banua Saraba Kawa Tabalong tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2008 tentang Perubahan atas Undangundang No. 16 tahun 2001.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

8. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Banua Saraba Kawa Tabalong sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Bachtiar, SH Nomor No.10 Tanggal 4 Oktober 1984 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Mirzasjah Sjachran, SH Nomor No. 293 Tanggal, 31 Oktober 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor : AHU- 131.AHA.01.04. Tanggal 17 Januari 2012.